Salah satu tantangan transisi pemerintahan saat ini adalah narasi pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Kondisi ini tentu akan berdampak besar bagi para ASN yang harus dipindahkan ke IKN. Melihat narasi tersebut kian hari semakin pasti, kondisi tersebut menjadi landasan terjalinnya kolaborasi antara Maxima Impact Consulting dengan Nalar Institute untuk menjawab tantangan dengan menyoroti berbagai kemungkinan yang akan dihadapi oleh segmen yang terdampak. 

Menghadirkan Yanuar Nugroho, seorang Akademisi dan Praktisi Kebijakan Publik sekaligus CEO Nalar Institute,  Ia menekankan untuk menghadapi transisi kepemimpinan saat ini ada banyak hal yang perlu disiapkan. “Persiapan ini meliputi dari berbagai sektor, baik dari pemerintahan, swasta, maupun sektor ketiga untuk terlibat aktif dan bersiap,” ujarnya pada Diskusi “Tantangan Transisi Pemerintahan” yang terlaksana secara langsung di Jakarta, 27/3.

Untuk melakukan penyusunan strategi, penting untuk mengawalinya dengan mempelajari arah gerak pemerintah, yakni mengkaji visi presiden dan wakil presiden terpilih dengan 8 misi, 17 prioritas nasional, dan 8 quick wins yang akan dijalankan selama periode mendatang. “Maka dari sekarang sudah bisa mengecek apa saja yang perlu disiapkan dari dalam dan hal-hal yang perlu didukung dari luar untuk terciptanya tujuan-tujuan tersebut,”  tambah Yanuar. 

Kondisi transisi pemerintah saat ini tengah menanti persebaran pemain eksekutif dan oposisinya. Hadirnya oposisi dalam pemerintahan dibutuhkan untuk menyeimbangkan keberlangsungan demokrasi. “Harapannya ada partai yang mau memposisikan dirinya sebagai oposisi yang duduk di luar mengawasi dan meluruskan ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai” tegas Yanuar kepada 30 peserta terpilih dengan berbagai latar belakang yang strategis.

Salah satu best practice yang dijelaskan Yanuar adalah mempelajari bagaimana pemerintahan negara lain dalam mencapai tujuan-tujuan programnya, salah satunya dengan membentuk delivery unit. Delivery unit ditujukan untuk menyiapkan program-program prioritas sekaligus meningkatkan kualitas dan kecepatan kerja para birokrat. 

Di Indonesia sistem Delivery Unit juga sudah banyak diimplementasikan, salah satu yang pertama adalah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang ditujukan untuk memastikan visi, misi, dan janji presiden agar selaras dan dapat tercapai selama masa jabatan berlangsung. Di sisi lain adanya Project Management Office (PMO) baik dari internal maupun eksternal kementerian juga memberikan alternatif untuk memastikan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Sebagai contoh, PMO Prakerja di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, atau GovTech Edu di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Digital transformation Office di bawah Kementerian Kesehatan dan beberapa PMO lainnya. “Namun, PMO ini sifatnya masih jangka pendek, sebab setelah itu harus dikembalikan ke direktorat untuk menyelesaikannya. Referensi lain untuk mempelajari ilmu PMO bisa dari buku Deliverology 101 oleh Michael Barber” tutupnya. 

Ingin menyiapkan pemimpin, organisasi, dan komunitas yang siap menghadapi transisi 2024? Kolaborasikan bersama Maxima Impact Consulting dan temukan berbagai strategi menciptakan transformasi yang berdampak!