Dalam menjalankan perusahaannya, perusahaan membutuhkan strategi pemasaran yang baik untuk mendapatkan pasar yang sesuai dengan target. Cara untuk mendapatkan target pasar ini banyak, namun cara yang cukup populer di masyarakat  adalah penggunaan konsep 4P (Product, Price, Place, dan Promote) dalam pengaturan strateginya. Selain karena konsep 4P ini mudah untuk dipahami, cara penerapannya pun tidak sulit. Karena itu, konsep 4P ini akhirnya juga bisa dipakai tidak hanya dalam ruang lingkup perusahaan secara luas, namun juga dapat diterapkan dari hal yang kecil seperti pemasaran diri. Oleh karena itu, tidak akan aneh jika kita bisa menghubungkan hal ini dengan banyak hal. Pada artikel kali ini, kita akan menilik hubungan antara konsep 4P dalam dunia pemasaran dengan peran public sector dalam pemerintahan.

Pentingnya Publicity dalam Pemerintahan

Jika kita ingin membahas hubungan konsep 4P dalam pemerintahan, kita harus mengetahui dulu kebutuhan akan fungsi pemasaran dalam pemerintahan. Pada studi kasus perusahaan, fungsi pemasaran dilakukan untuk memasarkan produknya ke masyarakat. Hal ini harus dilakukan untuk memenuhi tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan profit. Dalam segi pemerintahan juga seperti itu, namun yang membedakan adalah tujuan akhirnya. Jika perusahaan mencari profit, maka pemerintahan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi seluruh masyarakatnya. Harapannya dengan melakukan pemasaran yang baik, maka pemerintah juga dapat memberikan manfaat yang lebih efektif dan efisien.

Mari kita ambil studi kasus imajinatif akan peran pemasaran dalam pemerintahan. Katakanlah pemerintah mempunyai program pembangunan rumah dengan DP rendah. Jika publikasi dan pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah baik, maka program rumah DP rendah ini tentu saja akan berjalan lebih baik. Masyarakat akan terlihat antusias dengan program ini dan memberikan feedback yang baik juga kepada pemerintahan. Namun apabila tidak dipasarkan dengan baik, bisa saja rumah DP rendah ini akan menjadi program pembangunan yang sia-sia. Bahkan pada kasus ekstrem, bisa saja masyarakat menolak pembangunan ketika pemerintah tidak dapat mengkomunikan program ini dengan baik ke masyarakat.

4P dalam Pemerintahan

Dalam menjalankan fungsi pemasaran pemerintah, dapat dikaitkan dengan konsep 4P. Berikut adalah pembahasannya :

1. Product

Dalam memasarkan produknya, pemerintah harus mengenal betul produk yang akan mereka berikan ke masyarakat. Dalam mengenal produk, analisis yang dapat dilakukan adalah analisis SWOT, analisis pentingnya produk bagi masyarakat, ataupun analisis dampak dari produk.

2. Price

Jika dalam perusahaan, price ini berhubungan dengan harga yang diberikan kepada jasa atau produk yang ditawarkan. Namun dalam segi pemerintahan, konsep price ini bisa dihubungkan dengan hal yang dikorbankan masyarakat terhadap produk ini. Pengorbanan ini dapat dianalisis dari berbagai macam hal. Misalnya, untuk mendapatkan rumah dengan DP rendah, maka seberapa sulitkah untuk mendapatkannya atau apa saja yang harus disiapkan atau dikorbankan masyarakat untuk mendapatkan produk ini. Analisis bagaimana efisiensi dari produk ini sehingga mendapatkan pengorbanan sesuai dari kedua belah pihak juga tidak kalah penting. Walau pemerintah harus mengabdi pada masyarakat, namun pemerintah juga harus menggaji Aparat Negeri Sipil yang juga masyarakat. Oleh karena itu harus mementingkan produk tidak bisa hanya selalu menguntungkan masyarakat dari satu sisi saja.

3. Place

Konsep ini berhubungan dengan dimana pemerintah memasarkan produknya. Tempat pemasaran ini sangatlah krusial bagi efektifitas suatu produk. Tempat dipasarkan produk ini harus sesuai dengan produk yang mereka pasarkan. Sebagai contoh, akan terasa cukup aneh jika pemerintah memberikan penyuluhan akan pentingnya dana pensiun di SD, ataupun memberikan penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan pada mereka yang sudah lansia.

4. Promotion

Terakhir yang pemerintah harus lakukan adalah strategi pemasarannya. Bagaimana pemerintah dapat membuat produk ini well-known di mata masyarakat. Apakah dengan mengundang media? Apakah dengan mengundang influencers? Ataupun, apakah harus lewat kanal platform youtube. Hal ini pun harus dipikirkan dengan matang. Karena apabila terjadi kesalahan dalam mendistribusikan informasi, maka persepsi masyarakat bisa berubah. Bisa saja produk yang baik akan berubah menjadi buruk jika pemerintah tidak hati-hati dalam berkomunikasi.

Sebenarnya selain dari empat hal yang telah disebutkan, masih ada yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu evaluasi. Proses evaluasi akan penting untuk mengukur keberhasilan penerapan strategi pemasaran. Jika baik, maka apa yang harus ditingkatkan, namun jika buruk maka apa yang harus diperbaiki. Hal ini akan sangat membantu pemerintah dalam menjalankan berbagai produk kedepannya.

Maxima Indonesia dapat membantu pemerintah dalam mengatur strategi yang baik dalam memasarkan produknya ke masyarakat. Dengan research dan activation yang merupakan program kami, akan membantu pengaturan strategi yang lebih baik bagi publik sektor dalam membuat strategi yang lebih efektif dan efisien.